Articles by language
Masyarakat sipil Indonesia mendesak Pemerintah agar negosiasi RCEP tidak mewajibkan Indonesia/Negara berkembang lainnya untuk menerapkan system UPOV
Aktivis Walhi Sumsel bersama jaringan lainnya melakukan aksi merespon, agenda perundingan ekonomi Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA) putaran ke-6 di Palembang pada 15-19 Oktober, dengan menyatakan ’Indonesia Not For Sale’.
Negosiator Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia memiliki peran ganda yang rumit.
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyampaikan beberapa catatan merah yang harus diperhatikan oleh negosiator terkait dengan bab investasi pada perundingan RCEP ke-23 di Bangkok, Thailand, diantaranya soal ISDS, performance requirements dan export taxes.
Pemerintah diminta mendengarkan masukan publik terkait negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang saat ini memasuki putaran ke-19 di Hyderabad, India, pada 18-28 Juli 2017 ini.
A short film on the impact of RCEP on the people of Indonesia
Henry Saragih, ketua umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan, RCEP memiliki dampak negatif terhadap petani kecil seperti memberikan monopoli legal atas hak paten benih kepada perusahaan seperti Monsanto dan Sygenta; memberikan kesempatan korporasi melanggar hak-hak pemulia benih, menjadikan subjek hukuman kriminal (penyitaan barang, penjara), tidak hanya hukuman sipil.
Jelang perundingan perdagangan bebas ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) di Indonesia, organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara mulai melayangkan protes kepada pemerintah di negara-negara yang akan menandatangani perjanjian tersebut.
Ketertutupan informasi isi perundingan ASEAN RCEP bukanlah sebuah kebetulan. Ini sebuah kesengajaan dengan tujuan agar publik tidak tahu isi perundingan. Dan ketidaktahuan itu membuat publik tidak berpartisipasi dalam perundingan.
Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi meminta pemerintah serius melindungi petani dari ancaman Free Trade Agreement (FTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas khususnya ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah untuk serius melindungi petani dari ancaman FTA, khususnya ASEAN RCEP, dengan menyusun strategi perlindungan yang tepat bagi petani.
Sejak Trans-Pacific Partnership (TPP) disetujui, masyarakat sadar adanya perjanjian perdagangan besar-besaran lain yang sedang dinegosiasikan di belakang layar di wilayah Asia-Pasifik. Seperti TPP, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mengancam untuk meningkatkan kekuatan korporasi di negara anggota, meninggalkan masyarakat dengan sedikit celah untuk menyatakan hak atas lahan, makanan, obat-obatan, dan benih.
Tidak seperti TPP yang wacananya sangat mengemuka di ruang publik, RCEP nampaknya tidak menjadi perhatian meskipun juga akan berdampak bagi kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan perempuan. Meskipun sering disebut sebagai perjanjian perdagangan, namun ruang lingkup RCEP lebih luas dari sekedar perdagangan.
