Pelobi minyak sawit berunding dengan Bern

All the versions of this article: [English] [Indonesia]

JPEG - 315 kb

SonntagsZeitung | 23. September 2018

Pelobi minyak sawit berunding dengan Bern
 
oleh: Vanessa Mistric

Artikel aslinya bisa dibaca disini.

Zurich. Perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang rencananya akan dilakukan dengan Indonesia dan Malaysia menjadi subyek perdebatan panas di Parlemen Swiss. Pemicunya adalah kontroversi pengurangan bea masuk untuk minyak sawit/CPO.

Disinyalir ketua negosiator dari Indonesia, Soemadi Brotodiningrat, memiliki hubungan erat dengan industri kelapa sawit. Dia duduk di dewan direksi perusahaan Astra Agro Lestari, salah satu produsen minyak sawit terbesar di Indonesia. Hubungan Brotodiningrat dengan pihak konglomerat Astra sudah terjalin lama. Tahun 2006, ia bergabung dengan Dewan Direksi Astra International sebelum pindah ke anak perusahaan Astra yang merupakan spesialis dalam bisnis CPO pada tahun 2015. 
Pembahasan minyak sawit dalam sidang Anggota Parlemen Swiss hari selasa.
Menurut Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (Seco), negosiasi sudah sangat maju. Seorang juru bicara menyampaikan bahwa perundingan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Namun bukan peran Seco untuk mengomentari kriteria pemilihan kepala negosiator. "Tergantung pada Indonesia untuk menentukan kriteria untuk juru bicara perundingannya." Faktanya kelapa sawit adalah produk eksport utama Indonesia dan tentunya memiliki kepentingan terkait dengannya.

Baik Kementerian Luar Negeri Indonesia, Astra Agro Lestari ataupun Brotodiningrat sendiri tidak ada yang menanggapi satupun pertanyaan. Penentang minyak sawit dari Swiss mengkritik tajam peran ganda perunding utama Indonesia: "Sangat bermasalah bahwa seseorang yang melakukan negosiasi mendapatkan keuntungan pribadi dari salah satu hasilnya. Jelas adanya konflik kepentingan," kata Miges Baumann dari organisasi Bread for All.

Seorang mantan diplomat Swiss memiliki pendapat yang sama: koneksi kepala negosiator dengan industri CPO sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Namun bukan tugas Swiss untuk mengubah situasi ini. "Negosiator itu serupa pengacara yang dipilih oleh kliennya.Tergantung mereka siapa yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.”

Mantan diplomat Patrick Ziltener menggambarkan Brotodiningrat sebagai orang berpengaruh penting dalam bisnis dan politik di Indonesia. Namun, Ziltener tidak percaya bahwa Brotodiningrat dapat memanipulasi proses demi keuntungan perusahaannya. "Semua kementerian terkait menekankan pentingnya industri kelapa sawit. Jika orang lain berada di tempatnya, ia akan mewakili kepentingan yang sama. Secara umum, bagaimanapun, fungsi ganda tersebut merupakan indikasi bahwa pemerintah sangat mewakili kepentingan industri tertentu”, kata Alex Biscaro dari Transparansi Internasional Swiss.

Pada hari Selasa (25/9), Dewan negara bagian akan membahas apakah minyak sawit harus dikeluarkan dari perjanjian dengan Indonesia dan Malaysia. Ada beberapa agenda proposal yang menyerukan ini. Salah satunya sudah diadopsi oleh Dewan Nasional pada bulan Februari. Kritik terhadap minyak sawit dating dari berbagai pihak. Lingkaran ekologi mencela kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produksi kelapa sawit. "Malaysia dan Indonesia menghasilkan 85 persen dari minyak sawit dunia. Dan telah menghancurkan 150.000 km2 hutan hujan hingga saat ini," jelas Baumann dari Bread for All. Perwakilan petani juga takut terjadinya persaingan harga dengan produk lokal.
Komite Kebijakan Luar Negeri dari Dewan negara bagian Swiss telah meminta penolakan upaya pengecualian minyak sawit dan telah mengajukan mosi sebagai kompromi: Dewan Federal harus mempertahankan hak untuk menangguhkan konsesi untuk impor minyak sawit jika ini mengancam penurunan produksi minyak biji-bijian Swiss. Juga harus berkontribusi pada produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Bagi Dewan Federal, pengecualian minyak sawit dari perjanjian bukanlah pilihan. Tanpa pengurangan tarif, tidak ada kesepakatan yang akan dicapai, kata juru bicara Seco. Mosi Dewan negara bagian, di sisi lain merupakan kompromi yang akan memungkinkan negosiasi untuk dituntaskan.

Belum diketahui yang akan terjadi jika Parlemen akan mengadopsi salah satu proposal untuk mengecualikan minyak sawit. Dewan Federal tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keinginan Parlemen, sebab merekalah yang bertanggung jawab untuk meratifikasi perjanjian internasional. Karena itulah Dewan Federal dihadapkan pada keputusan yang rumit. 


-------------------------- ----- -------------------------------

Ancaman Indonesia Kepada Uni Eropa Terkait larangan minyak sawit
Suatu paradoks bahwa biokerosene sebenarnya situjukan untuk memastikan industri penerbangan menghasilkan lebih sedikit emisi. Menurut rencana PBB, pada tahun 2050, 50 persen dari bahan bakar yang digunakan dalam industri akan menggunakan apa yang disebut-biofuel. Tetapi minyak sawit adalah salah satu jenis minyak yang paling sering digunakan untuk biofuel - karena sangat murah.
Ini harus berubah sekarang juga. Uni Eropa ingin melarang bahan bakar dari kelapa sawit pada tahun 2030, sementara Amerika Serikat telah menerapkan bea masuk anti-dumping pada biofuel dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia sama sekali tidak menyukainya - dan mencoba mengatasinya dengan perlawanan. Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita mengancam, menurut laporan oleh kantor berita Reuters, bahwa negaranya tidak akan lagi membeli pesawat dari Airbus dan Boeing jika situasinya tidak berubah. Uni Eropa harus menahan rencana pelarangan minyak sawit dari biofuel jika Airbus ingin terus menerima pesanan. Sementara tuntutan konkritnya kepada AS: Perusahaan perusahaan Indonesia harus diizinkan untuk membangun pengolahan bahan bakar berbasis minyak sawit di AS. (laf)

source: SonntagsZeitung