17-Nov-2020
BBC News Indonesia
Indonesia dapat kehilangan pasar tekstil dari Jepang dan Korea Selatan akibat dampak ketatnya persaingan dalam perjanjian perdagangan terbesar di dunia, Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).
15-Nov-2020
Indonesia for Global Justice
Jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai pihak, perempuan, petani, nelayan, peneliti yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah untuk tidak menandatangani RCEP yang justru akan semakin memperparah krisis multidimensi yang tengah dihadapi Indonesia hari ini.
16-Sep-2020
Investor Daily Indonesia
Pemerintah Kanada dan ASEAN mendorong dimulainya negosiasi untuk Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara kedua pihak guna mempermudah dan meningkatkan kegiatan perdagangan.
7-Sep-2020
Indonesia for Global Justice
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi menilai strategi pemulihan ekonomi nasional dengan penguatan kebijakan liberalisasi ekonomi hanya akan semakin membuka ruang monopoli korporasi atas sumber daya ekonomi.
13-Apr-2020
Dampak Corona, perundingan Dagang RI- Eropa terganggu
Selain Uni Eropa, sejumlah jadwal perundingan dagang untuk tahun ini juga rencananya akan ditinjau ulang.
28-Jan-2020
Industry Co Id
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia - Tunisia yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan, bisa segera menemukan titik temu.
8-Jan-2020
Tabloid Kontan
Sebelum membuat perjanjian dagang baru dengan sejumlah negara, ada baiknya pemerintah Indonesia mengevaluasi kembali seluruh perjanjian dagang yang sudah ada.
31-Okt-2019
Indonesia for Global Justice
Pada perundingan RCEP terdapat beberapa isu yang belum selesai dibahas. Oleh karena itu, tidak memungkinkan perjanjian RCEP ditandatangani pada saat ASEAN Summit nanti.
28-Okt-2019
Indonesia for Global Justice
Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
21-Okt-2019
Solidaritas Perempuan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menyampaikan pandangan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam perundingan RCEP karena jelas akan berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia.
2-Agu-2019
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi
Organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menandatangani Perjanjian RCEP karena mekanisme sengketa investasi yang diatur di dalamnya hanya akan melindungi kepentingan investor.
